Narasi Tekno – Gadget Korea Utara dikenal bukan sebagai ponsel pribadi yang memberi kebebasan, melainkan perangkat yang dirancang untuk menjadi perpanjangan tangan negara. Setiap fungsi di dalamnya tidak bertujuan memudahkan ekspresi pengguna, tetapi mengatur cara berpikir dan berkomunikasi. Negara ini menggunakan ponsel Android untuk menyaring informasi, membatasi akses, dan memastikan warga hanya berinteraksi dengan konten yang pemerintah anggap aman. Pemerintah juga menutup akses ke internet global dan menggantinya dengan intranet tertutup yang memuat materi resmi. Dari luar tampilannya mirip smartphone modern, namun di balik layar tersimpan sistem kontrol yang membuat setiap aktivitas terpantau. Inilah sebabnya banyak pengamat menyebut perangkat tersebut lebih mirip alat pengawasan daripada gawai komunikasi.
Sistem Android yang Dikendalikan Negara
Korea Utara mengembangkan ponsel Android yang berjalan di atas sistem operasi lawas yang mereka modifikasi secara ekstrem. Pengembang memprogram aplikasi bawaan seperti browser, kalender, kamera, dan pemutar musik agar tidak berfungsi seperti aplikasi umum karena mereka memakainya untuk menyebarkan konten ideologi negara. Sistem menampilkan informasi tentang pemimpin nasional dan nilai politik lokal di hampir setiap menu sehingga pengguna terus menerima pesan propaganda.
Produsen merancang perangkat seperti Haeyang 710 dan Samtaesung 8 dengan tampilan modern, tetapi negara tidak mengenal konsep ponsel pribadi sepenuhnya bebas. Pemerintah mendesain setiap fitur untuk memastikan komunikasi tetap berada di jalur resmi. Mereka melarang pengguna memasang aplikasi sendiri dan hanya mengizinkan pemasangan melalui toko pemerintah dengan izin khusus. Sistem juga memberi tanda khusus pada semua file dari luar jaringan resmi agar petugas dapat menelusurinya sewaktu-waktu.
“Baca juga: Teknologi di Balik Efek CGI Pada Drama Selama Proses Produksi, Penting atau Tidak?”
Akses Internet yang Diganti Intranet Tertutup
Gadget Korea Utara tidak memberi akses ke dunia luar melalui internet bebas. Untuk tersambung ke jaringan saja pengguna harus membuka aplikasi khusus bernama Mirae lalu memasukkan identitas diri. Setelah itu, pemerintah hanya mengizinkan mereka menjelajahi intranet lokal yang memuat berita resmi dan materi yang telah disaring. Negara juga menutup akses ke situs internasional, aplikasi media sosial, dan layanan pesan populer.
Kondisi ini membuat warga hanya mengenal versi realitas yang negara tentukan. Mereka tidak memiliki ruang untuk membaca pandangan alternatif atau mengikuti perkembangan global secara langsung. Bagi masyarakat luar, situasi ini terdengar ekstrem, tetapi warga setempat menjalaninya sebagai kenyataan sehari-hari. Dengan keterbatasan tersebut, ponsel berfungsi sebagai jendela tunggal yang negara kurasi sepenuhnya menuju dunia.
Sensor Kata dan Pengawasan Aktivitas
Ponsel Android Korea Utara menghadirkan salah satu fitur paling mengejutkan berupa sensor kata di tingkat pengetikan. Saat pengguna menulis istilah yang dianggap sensitif, sistem langsung menggantinya dengan istilah bernada propaganda atau menyamarkannya dengan simbol. Sistem juga mencegah pengguna menampilkan istilah tentang Korea Selatan secara utuh.
Perangkat ini mengambil tangkapan layar secara otomatis ketika pengguna membuka aplikasi, lalu menyimpan gambar tersebut di dalam sistem agar petugas dapat memeriksanya kapan saja. Pemerintah membatasi aktivitas berbagi file, foto, dan penggunaan Bluetooth secara ketat. Sistem bahkan dapat menghapus file dari luar jaringan resmi sewaktu-waktu. Pengawasan ini membuat pengguna selalu menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak atas privasi.
“Simak juga: Kontrol Kebiasaan Anak Bermain Gadget Tanpa Harus Ngedumel, Begini Caranya!”
Proses Pemasangan Aplikasi yang Serba Dibatasi
Untuk menambah aplikasi baru warga tidak bisa mengunduhnya sendiri dari toko daring. Mereka harus datang langsung ke gerai resmi pemerintah dan mengajukan permohonan. Pemerintah sering memberi izin dengan batas waktu sehingga aplikasi berhenti bekerja setelah periode tertentu. Cara ini memastikan negara memegang kendali penuh atas perangkat lunak yang beredar. Mereka menjadikan setiap ponsel sebagai ruang tertutup yang hanya memuat aplikasi versi lokal. Pengembang membuat aplikasi tiruan agar tampil mirip produk internasional, tetapi membatasi fungsinya secara ketat. Dengan sistem ini negara tidak hanya mengontrol informasi tetapi juga pola konsumsi teknologi masyarakatnya. Ponsel tidak pernah benar benar menjadi milik pribadi karena kendali utama tetap berada di tangan otoritas.
Popularitas Samtaesung 8 di Tengah Pembatasan
Meski penuh pembatasan ponsel seperti Samtaesung 8 justru populer di Korea Utara. Pada 2024, warga menjadikan perangkat ini sebagai salah satu model yang paling banyak mereka gunakan bersama seri Chongsong. Popularitas tersebut menunjukkan bahwa warga tidak memiliki banyak pilihan sehingga mereka menyesuaikan diri dengan sistem yang tersedia. Mereka memakai smartphone ini untuk kebutuhan dasar seperti komunikasi lokal, membaca berita resmi, dan mengakses konten hiburan yang telah negara setujui. Di mata pengguna luar ponsel ini terasa menakutkan karena mengorbankan privasi, namun bagi warga setempat perangkat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa teknologi selalu berada dalam pengawasan negara.